remunerasi pn cibinong

untuk semua yang cari informasi tentang kapan dibayar remunerasi pn cibinong. kayanya belum bisa dipastikan kapan dibayar. hal ini disebabkan karena remunerasi itu dipa mahkamah agung jadi pn cibinong hanya bisa menunggu perintah dari mahkamah agung. jadi buat yang nungguin remon sabar-sabar aja ye..... dimz

Ke­butuhan anggaran untuk men­jalankan program reformasi bi­rokrasi pada lima lembaga hingga akhir 2008 mencapai Rp 8,85 triliun. Dana sebesar itu untuk pembayaran gaji dalam sistem remunerasi baru yang mening­katkan pendapatan pegawai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja de­ngan Panitia Anggaran DPR di Jakarta, Senin (6/8).Menurut Sri Mulyani, anggar­an gaji baru untuk 62.000 pe­gawai Depkeu tahun 2007 se­besar Rp 3,496 triliun.

Empat lembaga lainnya, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Ke­menterian Negara Pendayaguna­an Aparatur Negara, dan Mah­kamah Agung, diharapkan me­nerima anggaran remunerasi mulai 2008 setelah menyelesai­kan program reformasinya.

Untuk tahun 2008, total ang­garan pendukung reformasi bi­rokrasi pada kelima lembaga itu mencapai Rp 5,45 triliun. Namun, di sisi lain, pemerintah juga akan memperoleh penerimaan Rp 700 miliar berupa Pajak Penghasilan (PPh) pegawai yang mendapat­kan remunerasi tersebut.

"Dalam 'pos anggaran belanja pegawai dan lain-lain dalam ne­geri' tahun 2007 terdapat dana sebesar Rp 1,999 triliun, namun sudah dipakai Rp 1,588 triliun sehingga tersisa Rp 410 miliar. Dengan demikian, ada kekurang­an dana Rp 1,497 triliun untuk memenuhi kebutuhan remune­rasi baru," ujar Sri Mulyani.

Untuk menutupi kekurangan anggaran itu, Menkeu meminta izin Panitia Anggaran untuk menggunakan dana dari pos ang­garan lain, yakni "pos anggaran belanja pegawai transito", yang kemudian dimasukkan ke "pos anggaran belanja pegawai lainla­in dalam negeri".

Dengan demikian, program pe­nambahan penghasilan pegawai pada lima lembaga tidak memer­lukan tambahan dana. Depkeu hanya memindahkan dana dari pos anggaran lain ke pos ang­garan belanja pegawai pada ma­singmasing lembaga.

Permintaan Menkeu itu tidak langsung disetujui Panitia Ang­garan. Sebagian besar meminta penjelasan rinci mengenai ren­cana besar reformasi birokrasi. Program penambahan penghasilan pegawai tidak memerlukan tambahan anggaran. Depkeu hanya memindahkan dari pos anggaran lain masing-masing lembaga.

"Atas dasar itu, kami belum bisa menyetujui pos anggarannya atau jumlah dana yang akan di­gunakan Depkeu untuk menu­tupi kebutuhan renumerasi itu," ujar anggota Panitia Anggaran dari Komisi XI yang membidangi APBN, Maruarar Sirait.

Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis mengatakan, persetujuan anggaran reformasi birokrasi itu akan dibicarakan secara khusus dalam panitia kerja yang akan dibentuk oleh panitia anggaran.

"Pada dasarnya pandangan se­mua anggota sama, harus ada remunerasi dan reformasi biro­krasi yang dimulai dari Depkeu. Namun, kami ingin ini menjadi keputusan kabinet, bukan Depkeu saja," ujar Emir.

http://www.bpk.go.id/berita_content.php?lang=id&nid=1230